Ya, jika dikaitkan dengan hidroponik dan vertikultur, bisa jadi sebagian masalah akan terbatasnya ketersediaan lahan berupa tanah dan luasan tanah akan terpecahkan. Namun juga perlu diingat, tidak semua tanaman pangan dapat dikembangan melalui dua metode ini. Lagipula konsentrasi utama artikel ini bukan soal itu. Sebab, melalui judul ‘Siapa Menguasai Tanah ...’, ada dua (2) pengertian di dalamnya, di mana salah satunya ingin saya lontarkan sebagai bahan permenungan mendalam kepada Sobat Petani -- sebagai subyek pelaku.
Pertama, penguasaan tanah dalam pengertian de jure, yakni kemilik tanah yang diakui secara hukum. Kepemilikan atas tanah diakui sah dan kuat ketika petani memiliki aspek legal berupa surat-surat tanah yang sah. Bersyukur ketika petani sudah memiliki tanah yang dilengkapi dengan surat tanah yang sah berupa sertifikat, sebab masih banyak petani yang tanahnya belum memiliki surat tanah yang kuat, yakni berupa sertifikat. Sebagian baru memegang surat tanah non-sertifikat, misalnya berupa: Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Akta Jual beli Tanah, Surat Warisan yang dengan dikuatkan Surat Keterangan Kepala Desa, dan sebagainya.
Kekuatan surat tanah non-sertifikat ini dapat menjadi penyebab konflik atas tanah, baik karena kemudian terjadi tumpang tindihnya surat tanah, juga ketidakjelasan batas-batas tanah, atau kombinasi keduanya. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di sini: Kasus Pertanahan di Indonesia
Kedua, penguasaan tanah dalam pengertian de facto,yakni kepemilikan tanah secara substansial : Petani sebagai pemilik lahan yang sah, apakah benar-benar memiliki kedaulatan atas tanah yang dimilikinya dan usaha tani yang dijalankannya ?!
Pertanyaan ini bisa kita buat lebih rinci untuk mempermudah dalam upaya memperdalam jawaban:
• Apakah Petani masih memiliki kemerdekaan, dalam arti punya aneka pilihan, dalam soal menetapkan jenis tanaman yang akan dibudidayakan ?
• Dari jenis tanaman yang sudah dipilihnya, apakah petani memiliki kemerdekaan dalam mengusahakan benihnya ?
• Dari jenis tanaman yang sudah dipilihnya, apakah petani memiliki kemerdekaan dalam memuliakannya (membudidayakan) ?
• Ketika panen, apakah petani memiliki kemerdekaan dalam menetapkan harga yang wajar dan proporsional ?
Dari pertanyaan-pertanyaan pendalaman di atas, jangan-jangan kesimpulan yang muncul justru begini :
Mengingat bahwa,
Ketika tahap penyediaan benih para petani diganjal adanya privatisasi benih oleh industri;
Ketika tahap pemuliaan -- akibat pemilihan benih tadi -- mau tidak mau inputan apa saja yang harus diberikan, jumlahnya berapa, petani terpaksa ikut ‘resep’ dari industri penyedia benih; kesulitan mengakses air karena sumber air telah diprivatisasi oleh industri air dalam kemasan, pabrik, dan sebagainya, serta
Ketika panen, petani juga tidak diberi kesempatan bersuara dalam menetapkan harga yang layak atas hasil panenannya ...
Maka, dapat disimpulan :
Petani sekarang ini, kebanyakan hanyalah buruh tanam.
Bahkan meskipun pemuliaan tanaman itu dilakukan di lahannya sendiri !!
Sehingga, sekalipun petani sudah punya lahan sendiri lengkap dengan surat tanah yang sah, tidak serta merta menjamin petani berdaulat atas tanah dan usaha pertaniannya.
Duh ... saya berharap kesimpulan di atas salah besar.
Tapi bagaimana menurut Sobat Petani sendiri ?!
Demikian bahan permenungan berjudul: Siapa Menguasai Tanah, akan Menguasai Kehidupan. Semoga bermanfaat.
Silahkan berkomentar, saling berbagi pendapat dan pemikiran, dan menjadi diskusi yang hidup.
Salam Hangat,
Thomas Pras, 17 April 2014.
Sumber :
1.Diskusi dengan Tanto de Hobo, Petani Organis dari Sleman, Jogjakarta.
2. Buku Monsanto, Dusta Industri Pangan. E-booknya dapat dibaca di : Lentera di atas Bukit.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar